Sekitar 100 peserta yang berasal dari perwakilan Kabupaten/kota se-Jawa Barat dan OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Kerjasama Perencanaan Kerjasama Kediklatan antara Badiklatda Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Kegiatan yang diselenggarakan Badiklatda Provinsi Jawa Barat tersebut dilaksanakan tanggal 17 – 19 September 2014 di Puri Khatulistiwa Jl. Raya Jatinangor, Sumedang.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Herri Hudaya dalam sambutannya, mengatakan, pemerintah daerah perlu segera melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan daya saing aparatur dalam menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis, terutama pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada tahun 2015 (Asean Economic Community). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 89332/1233/SJ Tgl 10 Maret 2014 Hal Implementasi Diklatpim dan Prajabatan Pola Baru di daerah. Satu isi dari surat edaran tersebut adalah bahwa para bupati/walikota untuk mengirimkan peserta diklat kepemimpinan tingkat III dan IV atau diklat prajabatan guna mengikuti diklat-diklat tersebut pada lembaga diklat provinsinya masing-masing, pusdiklat di lingkungan kemendagri atau pusat kajian dan diklat aparatur di lingkungan lan ri. Jika merujuk pada surat edaran ini, setiap kegiatan diklat kepemimpinan pola baru dan diklat prajabatan pola baru yang akan  dilaksanakan oleh 27 kabupaten/kota diarahkan pelaksanaannya salah satunya di badan diklat daerah provinsi jawa barat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut , lanjut Herri, Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat memandang perlu untuk mensinergiskan penyelenggaraan diklat prajabatan di daerah khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui rapat koordinasi perencanaan kerjasama kediklatan kabupaten/kota diharapkan dapat dihasilkan kesepahaman dan kesepakatan di antara lembaga diklat daerah dengan pemerintah pusat mengenai pedoman penyelenggaraan diklat prajabatan yang efektif dan efisien.

Sementara itu Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Ati Purnamawati, MT berharap, dengan diselengarakannya Rapat Koordinasi Kerjasama Perencanaan Kerjasama Kediklatan antara Badiklatda Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, para peserta Rakoor memahami Pedoman penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan Tahun 2015 dengan menggunakan Pola baru.

 

Setelah terjalin kesepahaman maka dirasa tidak akan terlalu sulit untuk menyusun kesepakatan kerjasama antara Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota. Pungkasnya.

MyLiveChat

Berita Foto

OL From Cianjur

Penerimaan Obsevasi Lapangan (OL) Peserta Diklat ...

Pameran Inovasi ...

Pembukaan Diklat ...

Pembukaan dan pengarahan Diklat Prajab Golongan ...

Follow Badiklatda on Twitter