Diklat Teknis Subtantif sebagai diklat untuk meningkatkan kompetensi teknis untuk menubnjang kinerja Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya. Untuk mendukung hal tersebut Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi  dalam peningkatan kompetensi aparatur di Jawa Barat, senantiasa berupaya menyelenggarakan berbagai jenis diklat berkualitas, baik Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.

            Upacara Pembukaan Diklat Teknis Subtantif Kesbangpol dan Diklat Teknis Legal Drafting dilaksanakan pada hari Selasa (17/11/2015). Pembukaan dilaksanakan di Aula Utama Kampus I Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Windu Nomor 26 Bandung.

            Drs. Deny Ernawan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Diklat Teknis menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan. Dalam laporannya, beliau menyampaikan bahwa Peserta Diklat Teknis Subtantif Kesbangpol terdiri dari Pejabat Esselon IV dari Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan untuk Peserta Diklat Teknis Legal Drafting terdiri dari Aparatur Sipil Negara di Liingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jumlah peserta untuk kedua Diklat teknis tersebut masing-masing berjumlah 30 orang untuk Peserta Diklat Teknis Subtantif Kesbangpol dan 30 orang untuk Peserta Diklat Teknis Legal Drafting. Diklat Teknis Subtantif Kesbangpol dan Legal drafting dilaksanakan selama 14 hari, dimulai sejak tanggal 18 November 2015 hingga tanggal 03 Desember 2015. Pelaksanaan kedua diklat teknis tersebut bertempat di Kampus I Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.

            Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, H. Danny Sudradjat, SH., MM yang dalam hal ini mewakili Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa perlahan tapi pasti, upaya konsolidasi birokrasi terus digulirkan. Birokrasi yang selama ini mencerminkan ribet, berbelit-belit, penuh kolusi, korupsi dan nepotisme serta syarat dengan kepentingan politik secara bertahap terus dibenahi melalui Diklat yang diselenggarakan. Biriokrasi idealnya harus terhindar dari praktek-praktek kotor, karena birokrasi merupakan komponen sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Birokrasi ibarat sebuah mesin, bekerja secara sistematis, terstruktur dan masif. Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dibutuhkan Aparatur Sipil Negara yang berkompetensi dalam bidang kerjanya. Untuk mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, banyak permasalahan yang harus diurai dan direncanakan dengan cermat langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara no 05 Tahun 2015 menjadi landasan strategis guna mengakselerasi reformasi birokrasi  di Indonesia.

 

“Mari kita bersiap menyambut perubahan dengan membekali kompetensi secara profesional untuk bersaing di era ASN” pungkas Beliau.

MyLiveChat

Berita Foto

OL From Cianjur

Penerimaan Obsevasi Lapangan (OL) Peserta Diklat ...

Pameran Inovasi ...

Pembukaan Diklat ...

Pembukaan dan pengarahan Diklat Prajab Golongan ...

Follow Badiklatda on Twitter