Cimahi, 06/02/2016

 

Bangsa Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tentangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Good Governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya kepemimpinan nasional masa depan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan Indonesia di masa mendatang.

Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintah dengan wakil rakyatnya mewakili rakyat dengan konsekuensinya, mejadikan berbagai fenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti, Indonesia kaya raya potensi sumber daya alam (SDA), mengapa banyak yang miskin?. Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan naik drastis dalam tiga tahun terakhir ini dari 23 Trilyun Rupiah menjadi 51 Trilyun Rupiah lebih, mengapa jumlah penduduk miskin justru meningkat dari 35,10 juta jiwa menjadi 39,05 juta jiwa atau bertambah 3,9 juta?. bukankah bila anggarannya ditambah untuk menanggulangi kemiskinan mengurangi penduduk miskin, produksi pertanian konon surplus meningkat 1.1 juta dan bahkan kita pernah berswasembada pangan. Mengapa harga beras membumbung tinggi?. Mengapa harus import?.

Dalam situasi masyarakat seperti itu, masyarakat tidak mengerti apa itu Good Governance, sekalipun pemerintah gencar memasyarakatkannya , namun proses dan cara yang kurang tepat dalam berkomunikasi akan disambut dengan apatisme masyarakat. Dalam situasi masyarakat sedang belajar berdemokrasi, komunikasi politik yang transaparan, partisipasi dan akuntabilitas kebijakan publik menjadi sangat penting.

Saat ini, Good Governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Good Governance adalah koordinasi bahkan sinergi kepengelolaan yang baik antara Governance di sektor publik (pemerintahan) dengan Governance di sektor masyarakat, terutama swasta, sehingga dapat dihasilkan transaksional output melalui mekanisme pasar yang paling ekonomis dari kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam Good Governance tidak saja dituntut suatu birokrasi publik yang efisien dan efektif, melainkan juga Private Sector Governance yang efisien dan kompetitif.

Membangun Good Government anf Good Governnace, merupakan topik yang selalu aktual dan menarik di bicarakan, sebab membangun masa depan Indonesia sebagai wujud daripada pengamalan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, tidak akan pernah terwujud, jika Bangsa Indonesia gagal membangun pemerintah dan tata pemerintah yang baik. 

Sambutan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Herri Hudaya.

MyLiveChat

Berita Foto

OL From Cianjur

Penerimaan Obsevasi Lapangan (OL) Peserta Diklat ...

Pameran Inovasi ...

Pembukaan Diklat ...

Pembukaan dan pengarahan Diklat Prajab Golongan ...

Follow Badiklatda on Twitter