Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap hukum dan pendampingan hukum di dalam birokrasi, hal tersebut menjadi salah satu acuan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan Diklat Teknis Substantif Pendidikan Khusus Profesi Advokasi (PKPA) di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se - Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Teknis Badiklatda Provinsi Jawa Barat, Drs. Denny Ernawan pada acara penutupan  Diklat Teknis Substantif PKPA, Rabu (04/05) di Aula Kampus I Badiklatda.

Denny menambahkan, dengan diselenggarakannya diklat PKPA diharapkan para pegawai yang berlatar belakang sarjana hukum dan telah mengikuti diklat PKPA khususnya dapat memberikan pendampingan hukum terhadap rekannya yang sedang menghadapi permasalahan hukum, lebih jauh untuk memberikan kesempatan kepada  pegawai tersebut untuk mendalami profesi advokat ketika sudah sampai pada masa purna bhakti. Maksud dan tujuan dilaksanakannya pendampingan dan pemberian bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan jaminan dari pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada aparatur yang mengalami permasalahan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, lanjut Denny.

Sementara itu Sekretaris Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif PKPA, Firman Faturachman, S.Sos., M.Si memaparkan, Diklat Teknis Substantif PKPA diikuti oleh 24 peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se - Jawa Barat. Kegiatan diklat yang dimulai dari tanggal 18 April s.d. 04 Mei 2016 berlangsung sesuai dengan program yang ditetapkan, hal ini tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara peserta, pengajar, serta panitia penyelenggara. Sebagai aplikasi materi yang telah diterima di dalam kelas, pada tanggal 01 s.d. 03 Mei 2016, seluruh peserta diklat telah melaksanakan Praktik Kompetensi dan Benchmarking sesuai dengan muatan kurikulum, dengan lokus Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali.

Segenap pengalaman yang berkembang selama penyelenggaraan diklat serta masukan peserta diklat dalam evaluasi kinerja panitia penyelenggara tentu saja akan menjadi referensi guna perbaikan pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang, tutup Firman.

Sebelumnya, Ketua Angkatan Diklat PKPA Tahun 2016, H. Ade Supriadi, SH., M.Si menuturkan rasa bangga dan senangnya telah mengikuti Diklat Substantif PKPA yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi, pada awalnya memang diakui dirinya merasa khawatir “bayangkan selama 14 hari kerja terpisah dengan keluarga dan hanya mendengarkan materi-materi dari pengajar, pasti akan menemui kejehunan, akan tetapi setelah dijalani, Alhamdulillah dapat dilalui dengan baik dan kekhawatiran tersebut tidak terwujud”. Bahkan rekan-rekannya di Bappeda Ciamis (instansi Ade bekerja) merasa “iri” tatkala mengetahui diklat PKPA melaksanakan Benchmarking ke Provinsi Bali, Kelakar Ade. *Hendra Setiawan*

MyLiveChat

Berita Foto

OL From Cianjur

Penerimaan Obsevasi Lapangan (OL) Peserta Diklat ...

Pameran Inovasi ...

Pembukaan Diklat ...

Pembukaan dan pengarahan Diklat Prajab Golongan ...

Follow Badiklatda on Twitter