Bandung, 08 Juli 2014
Terpilih menjadi wakil rakyat atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak membuat bisa langsung berlenggang masuk ke kantor Sekretariat Dewan.
Setelah pengambilan sumpah sebagai Anggota Dewan, maka Anggota Dewan tersebut wajib mengikuti program orientasi dan pendalaman tugas sebagai anggota dewan sesuai Peraturan Kementrian Dalam Negeri.


Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Barat beserta seluruh perwakilan Sekretariat Dewan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat bertremu dalam Rapat Koordinasi tentang penyelenggaraan orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota/ Kabupaten.
Heri sebagai Kepala Bidang Pelatihan dari Kementrian Dalam Negeri mengawali rapat dengan menyampaikan tentang prosedur pelaksanaan orientasi dan bimbingan teknis.
Setiap Kota/ Kabupaten telah banyak mengirimkan surat permintaan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk melaksanakan program orientasi Anggota Dewan. Menjawab
permintaan tersebut,Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan yang intinya pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota Dewan tingkat Kota/ Kabupaten di
selenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dan untuk orientasi anggota dewan tingkat provinsi dilaksanakan oleh Kementrian Dalam Negeri.
"Kita menginginkan anggota dewan 2014-2019 lebih baik dari sebelumnya" ujar Heri.


Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Herri Hudaya yang sekaligus sebagai Pimpinan Rapat tersebut menambahkan bahwa,
pelaksanaan orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota/ Kabupaten wajib diikuti oleh seluruh Anggota Dewan terpilih.


"Bila masih ditemukan Anggota Dewan yg tidak memiliki atau mempunyai sertifikat orientasi palsu maka gajihnya jangan diberikan karena belum sah menjadi Anggota Dewan",
tegas beliau.


Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Instansi Pelatihan Pemerintah yang telah terakreditasi A ditunjuk sebagai penyelenggara 
Orientasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat Kabupaten dan Kota oleh Kementrian Dalam Negeri. Menjawab amanat tersebut, Dr. H. Herri Hudaya sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat mengatakan, "Kami sudah menyediakan fasilitator, kami sudah menyediakan jadwal dan kami berharap pola fasilitasi dapat berjalan baik" pungkas beliau.**gzt.

MyLiveChat

Berita Foto

OL From Cianjur

Penerimaan Obsevasi Lapangan (OL) Peserta Diklat ...

Pameran Inovasi ...

Pembukaan Diklat ...

Pembukaan dan pengarahan Diklat Prajab Golongan ...

Follow Badiklatda on Twitter