BANDUNG–Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai persoalan jaminan produk halal adalah bagian dari peluang, bukan hambatan, yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tidak terbatas pada umat Islam saja.
Sebab, dengan adanya jaminan kehalalan tersebut produk seperti bahan makanan, akan lebih bersih (cleaner), lebih enak (tastier), dan lebih sehat (healthier). Hal tersebut, diungkapkan Iskan dalam rilis yang diterima jabarprov.go.id, Selasa malam (18/10).

“Komisi VIII DPR RI, ungkap Iskan menginginkan agar masyarakat mengubah persepsi agar Jaminan Produk Halal adalah peluang bukan hambatan. Karena tren global ke depan adalah keinginan orang, bahkan non muslim sekalipun, untuk mengonsumsi barang yang lebih bersih, lebih enak, dan lebih sehat yang terjamin dalam produk-produk halal,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI, akan meminta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk segera menjalankan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Oleh karena, dalam UU tersebut telah diamanatkan bahwa selambat-lambatnya dalam kurun waktu dua tahun sejak diundangkan, yaitu 17 Oktober 2016, pemerintah harus telah menyelesaikan dua hal.

“Pertama, menyelesaikan peraturan turunan, baik Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Permen, agar UU tersebut dapat segera dijalankan. Kedua, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menghimpun dari banyak stakeholder,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI berharap Kementerian Agama mempercepat pembentukan BPJPH tersebut dengan berkoordinasi kepada LPOM MUI yang dinilai telah memiliki peneliti dan laboratorium yang teruji.

“Juga diharapkan agar produk halal itu menjadi peluang Indonesia untuk melakukan ekspor atau go international. Karena negara-negara Korea, Jepang, Tiongkok, dan negara maju lainnya sudah membuat sistem produk halal karena keinginan untuk produk halal begitu besar bahkan hingga ke Eropa,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI mendorong kepada Pemerintahan Jokowi untuk serius mengembangkan produk halal dalam rangka menjalankan amanat UU. Apresiasi juga diberikan kepada Kemenpar yang telah membuat model di daerah yang sudah ada wisata halal.

“Komisi VIII DPR RI, akan leading untuk mengembangkan produk halal dan mengajak stakeholder baik dari pemerintah, masyarakat, dan pengusaha agar produk halal menjadi tren ke depan dan keberkahan bagi Republik Indonesia,” tegas Iskan. (NR)

Sumber ( http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/19612/2016/10/19/Tren-Masyarakat-Global-Lebih-Tertarik-Produk-Bersertifikasi-Halal )

MyLiveChat

Berita Foto

OL From Cianjur

Penerimaan Obsevasi Lapangan (OL) Peserta Diklat ...

Pameran Inovasi ...

Pembukaan Diklat ...

Pembukaan dan pengarahan Diklat Prajab Golongan ...

Follow Badiklatda on Twitter