BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan serapan APBD 2016 hingga 31 Desember ini bisa mencapai target 93%.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan hingga Jumat (23/12) dari total anggaran di APBD 2016 yang mencapai Rp 29,8 triliun realisasinya sudah mencapai Rp 26,47 triliun. “Laporan dari Biro Keuangan serapan sudah mencapai 88,53% dari target,” katanya saat dihubungi wartawan di Bandung, Minggu (25/12).

Iwa kemudian merinci, untuk belanja tidak langsung yang berjumlah Rp 22,8 triliun serapannya sudah mencapai Rp 22,78 triliun atau 91,12%. Komponen ini terdiri dari belanja pegawai  yang mencapai Rp1,9 triliun, sudah terealiasi Rp1,83 triliun. Sementara subsidi senilai Rp15 miliar, sudah terealiasi hampir 100% oleh Pemprov Jabar.

Lalu untuk hibah dari anggaran Rp 10,18 triliun sudah terserap hingga Rp 9,38 triliun atau mencapai 92,16% dari keselurahan alokasi. Sedangkan untuk belanja bantuan sosial dari Rp 18,28 miliar yang dianggarkan serapannya baru mencapai Rp 9,79 miliar atau baru 53,29%. “Untuk bagi hasil kabupaten/kota Rp 6,5 triliun sudah terserap Rp 6,3 triliun,” tuturnya.

Untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota dari anggaran Rp 4,02 triliun, tingkat penyerapannya baru Rp 3,15 triliun. Sementara posko belanja tidak terduga merupakan belanja tidak langsung yang serapannya sangat rendah dari Rp 27 miliar baru terpakai Rp 19 juta. “Cuma 1%-nya belanja tidak terduga yang terpakai,” kata Iwa.

Sementara untuk belanja langsung dari anggaran Rp 6,68 triliun sudah terserap Rp 5,3 triliun. Pos yang menyangkut belanja barang serta jasa sebesar Rp 3,039 triliun sudah terealisasi Rp 2,73 triliun atau 88,09%. “Untuk belanja modal Rp 3,32t triliun sudah Rp 2,47 triliun atau sudah di atas 70% dari target serapan,” ujarnya.

Menurutnya target serapan Pemprov sebesar 93% berkejaran dengan sisa waktu yang terpotong oleh cuti bersama Natal 2016. Namun seluruh kepala organisasi perangkat daerah sudah diminta untuk menyikapi sejumlah hal penting agar serapan bisa cepat. “Pertama penyetoran uang persediaan kegiatan pada bendahara pengeluaran paling lambat 31 Desember, kedua penerimaan dari sumber pendapatan daerah jasa giro bendahara disetor ke rekening kas umum daerah 31 Desember 2016,” tegasnya.

Mengingat 31 Desember jatuh pada hari Sabtu, maka penerbitan SP2D sebagai bagian akhir penerbitan proses tagihan dilakukan sampai 30 Desember. Karena itu, untuk mengefektifkan sisa waktu 27-30 Desember, karena Senin 26 Desember cuti bersama, seizin gubernur Sekda memerintahkan seluruh biro dan dinas memanfaatkan waktu libur untuk melengkapi dokumen tagihan. “Khususnya dokumen belanja modal, sehingga 27 Desember sudah lengkap dan dikirim ke Biro Keuangan untuk diproses pencairannya,” paparnya. (Pun)

Sumber: ( http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/20619/2016/12/26/Pemprov-Targetkan-Penyerapan-Anggaran-93 )

 

MyLiveChat

Berita Foto

OL From Cianjur

Penerimaan Obsevasi Lapangan (OL) Peserta Diklat ...

Pameran Inovasi ...

Pembukaan Diklat ...

Pembukaan dan pengarahan Diklat Prajab Golongan ...

Follow Badiklatda on Twitter