• Badiklatda Jabar Terima Benchmarking ke Best practice Diklat Pim IV Angkatan II Provinsi Riau

    Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Herri Hudaya secara langsung menerima 29 Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Pim IV) Angkatan II Tahun 2016 Provinsi Riau yang melaksanakan Benchmarking ke Best practice di Badiklatda Provinsi Jawa Barat Jl. Windu No. 26, Kamis (12/05).

    Dalam sambutannya Herri memaparkan, Badiklatda Provinsi Jawa Barat telah menggunakan pola baru dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di mulai dari Diklat Pra Jabatan, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, III, sampai diklat Kemepimpinan Tingkat II. Dalam diklat pola baru peserta melakukan pembelajaran tidak hanya di kampus (on campus) tetapi juga di instansinya masing-masing (off campus). Ketinggalan zaman apabila instansi Badan Diklat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan masih menggunakan pola lama, Kelakarnya.

    Di akhir sambutannya Herri mengucapkan terimaksih atas kepercayaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daera (BKP2D) berkeinginan melaksanakan Benchmarking ke Best practice di Badiklatda Provinsi Jawa Barat dengan lokus Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat, semoga apa yang digali di Badiklatda dan kedua lokus dimaksud dapat bermanfaat bagi BKP2D dan Instansi asal dari peserta diklat Pim IV Angkatan II.

    Sementara itu Sekretaris BKP2D Provinsi Riau, Hapriadi Malik, S.Si., MT berharap, peserta dapat mengidentifikasi, mengadopsi, serta melakukan adaptasi terhadap proses pengelolaan program pada aspek-aspek unggul yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka penyebaran innovasi, sehingga mampu menciptakan birokrasi yang berkelas dunia. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai tempat benchmarking ke Best Practice, hal ini mengingat provinsi ini memiliki konsistensi dan komitmen tinggi terhadap pembangunan di semua bidang untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, adil, dan merata. “Tak lupa atas nama lembaga, rombongan dan pribadi menghaturkan terimakasihnya kepada kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah bersedia meluangkan waktu serta menyediakan fasilitas selama benchmarking ke Best practice ini berlangsung”, tutup Hariadi.

    Pada kesempatan ini narasumber hadir Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Dra.Ani Ismarini M dan Kepala Bidang Sosialisasi dan Promosi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, Eka Hendrawan Sastrawijaya, SH., M.Si.

     *Hendra Setiawan*

    Read more
  • Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

    Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

     

    Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan menyelenggarakan kegiatan diklat kepemimpinan/struktural dan diklat fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional mempunyai fungsi :

    Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga/instansi vertikal lainnya;

    Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional membawahkan:

     

    Subbidang Diklat Struktural

    Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan diklat struktural. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Diklat Struktural mempunyai fungsi :

     

    Subbidang Diklat Fungsional

    Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan diklat fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Diklat Fungsional mempunyai fungsi :

     

     

    Read more
  • Bidang Diklat Teknis

    Bidang Diklat Teknis

     

    Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis, dan menyelenggarakan kegiatan diklat teknis umum dan teknis substantif. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Diklat Teknis mempunyai fungsi :

    Bidang Diklat Teknis membawahkan:

     

    Subbidang Diklat Teknis Umum

     

    Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan diklat teknis umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Diklat Teknis Umum mempunyai fungsi :

     

     Subbidang Diklat Teknis Substantif

     

    Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan diklat teknis substantif. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Diklat Teknis Substantif mempunyai fungsi :

    Read more
  • Bidang Pengembangan Diklat

    Bidang Pengembangan Diklat

     

    Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat dan Pengkajian Sistem Diklat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengembangan Diklat mempunyai fungsi :

     

    Bidang Pengembangan Diklat membawahkan :

    Subbidang Analisis Kebutuhan Diklat

    Mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis kebutuhan diklat pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan memfasilitasi kegiatan analisis kebutuhan diklat Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Analisis Kebutuhan Diklat mempunyai fungsi :

     

    Subbidang Pengkajian Diklat

    Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian pendidikan dan pelatihan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbidang Pengkajian Diklat mempunyai fungsi :

     

     

    Read more
  • Hendra Setiawan. S.Sos.I

    Nama : HENDRA SETIAWAN, S.Sos.I

    NIP : 198104132009021004

    Pangkat : PENATA MUDA TK.I

    Golongan : III/B

    Jabatan Sekarang : OPERATOR KOMPUTER

    Tempat dan Tgl. Lahir : Bandung, 13 - 4 - 1981

    Agama : ISLAM

    Jenis Kelamin : Laki-Laki

    Alamat Rumah : JALAN CIBIRU INDAH III No.1 RT. 001 RW. 014 CIBIRU WETAN  KABUPATEN BANDUNG - JAWA BARAT 

    Read more
  • Kepala Badan

    Kepala Badan

     

    Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB . Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Badan mempunyai fungsi :

    • Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengembangan diklat, diklat kepemimpinan dan fungsional, serta diklat teknis.
    • Penyelenggaraan perumusan dan menetapkan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah bidang pendidikan dan pelatihan;
    • Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang pendidikan dan pelatihan
    • Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.
    • Penyelenggaraan pengkoordinasian dan pembinaan UPTB.
    Read more
  • Keunggulan

    Akreditasi

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2034/I/1/9/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, II dan III serta Kepemimpinan Tingkat III dan IV dengan Kategori AKREDITASI A.

    Sertifikat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Nomor AKR 007-02.11)

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 4 Tahun 2011 Tanggal 21 Februari 2011, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat memperoleh PERINGKAT B dalam menyelenggarakan Pogram Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

     

       

        Sertifikat ISO 9001:2008

     

    Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan pengakuan implementasi dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu dengan ruang lingkup Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, sehingga atas penerapan Sistem Manajemen Mutu dan telah dilakukan asesmen terhadap kesesuaian standar ISO - 9001 : 2008 / SNI ISO - 9001 : 2008 tanpa pengesampingan klausul standar. Dengan Nomor Sertifikat : 3704012 tanggal 28 Desember 2011.

    Read more
  • Program dan Kegiatan

    Diklat Struktural/Kepemimpinan,antara lain:

    Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, II dan III

    Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

    Diklat Kepemimpinan Tingkat III

    Diklat Kepemimpinan Tingkat II (bekerjasama dengan LAN RI)

    Change Management Training (CMT)

    Achievement Management Training (AMT)

    Managemen Motivation Training (MMT)

     

    Diklat Fungsional,antara lain:

    TOT Widyaswara

    Diklat Fungsional Analis Jabatan

    Diklat Fungsional Arsiparis

    Diklat Fungsional Perencana Pertama

    Diklat Fungsional Perencana Muda

    Diklat Fungsional Penjenjangan Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan

    Diklat Fungsional PPNS Bidang perhubungan Darat

    Diklat Fungsional PPNS Bidang Lingkungan Hidup

    Diklat Fungsional Pranata Komputer

    Diklat Fungsional Penjenjangan Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan

    Diklat Fungsional Sertifikasi Tingkat Ketua Tim Auditor

    Diklat Fungsional Ekosistem Hutan Tingkat Ahli

    Diklat Fungsional Ketua Tim Pemeriksa

     

    Diklat Teknis Umum,antara lain:

    Critical Management Training

    Diklat Teknis Kepemimpinan Daerah

    Diklat Teknis Kepala Desa/Ketua BPD

    Diklat Teknis Anggaran Kinerja Bagi Pinlak;

    Diklat Teknis Anggaran Kinerja bagi Pemegang Kas

    Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan bagi PPTK

    Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan bagi Bendahara

    Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan bagi PPK

    Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah

    Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

    Diklat Teknis Manajemen Standar Pelayanan

    Diklat Teknis Manajemen Pemberdayaan Perpustakaan SKPD

    Diklat Teknis Pemantauan dan Evaluasi Program dan Proyek

    Diklat Teknis Karya Tulis Ilmiah dan Penilaian Angka kredit bagi Guru SLB

    Diklat Teknis Teknologi dan Informatika

    Diklat Teknis manajemen Kepala SLB

    Diklat Teknis Pendamping masyarakat Sekitar Hutan

    Diklat Teknis Perhubungan bidang Keudaraan

    Diklat Teknis Manajemen Pengembangan Agribisnis berwawasan Lingkungan

    Diklat Teknis Analisis Kepegawaian

    ESQ

    In House Training untuk anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

     

     

    Diklat Teknis Substantif,antara lain:

    Diklat Teknis Substanstif Perhubungan bidang Perhubungan Laut;

    Diklat Teknis Substanstif Perhubungan bidang Keudaraan

    Diklat Teknis Substanstif Pendampingan Masyarakat Sekitar Hutan

    Diklat Teknis Substanstif Perindag bidang Perdagangan Luar Negeri

    Diklat Teknis Substantif Peternakan Tingkat Dasar

    Diklat Teknis Substantif Peternakan bidang Keurmister

    Diklat Teknis Substantif Perikanan dan Kelautan Tingkat Dasar

    Diklat Teknis Substantif Pariwisata Tingkat Dasar

    Diklat Teknis Substanstif Dasar- Dasar Audit Operasional

    Diklat Teknis Substanstif Pengujian Tangki Ukur

    Diklat Teknis Substantif Pertanian Tanaman Pangan bidang Pengganggu Tanaman

    Diklat Teknis Substamtif Pertanian Tanaman Pangan bidang Pasca Panen dan Pemasaran

    Diklat Teknis Substantif Pendapatan bidang Pajak

    Diklat Teknis Substantif KUKM bidang Pemasaran dan Kewirausahaan

    Diklat Teknis Substantif KUKM bidang Pembinaan Usaha Kecil

    Diklat Teknis Substantif Kehutanan bidang Penyuluhan Kehutanan

    Diklat Teknis Substantif Kesehatan bidang Manajemen Puskesmas

    Diklat Teknis Substantif Kesehatan bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat

    Diklat Teknis Substantif Pembinaan Pengelolaan Hutan rakyat

    Diklat Teknis Substantif Pendidikan bidang Manajemen Kepala SMP

    Training Officer Course (TOC)

    Management Of Training (MOT)

     

     

    Analisis Kebutuhan Diklat, Antara Lain:

    Merupakan bagian integral dari manajemen diklat dan langkah awal dari sistem kediklatan. Dari kegiatan AKD akan menghasilkan kompetensi, kurikulum, pedoman penyelenggaraan diklat dan modul Diklat Teknis Substantif.

    Manfaat AKD:

    Program diklat disusun sesuai kompetensi yang dibutuhkan

    Rancangan diklat yang berbasis kompetensi aktual akan menjaga, memelihara dan menguatkan motivasi belajar peserta diklat

    Penggunaan biaya diklat akan lebih efektif dan efisien

     

    AKD yang telah dilaksanakan :

    Dinas Peternakan (modul sudah tersusun)

    Dinas Perikanan (modul sudah tersusun)

    Dinas Perkebunan (modul sudah tersusun)

    Dinas Kehutanan (modul sudah tersusun)

    Dinas Pertanian Tanaman Pangan (modul sudah tersusun)

    Dinas Pariwisata (modul sudah tersusun)

    Dinas Pendapatan (modul sudah tersusun)

    Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (modul sudah tersusun)

    Dinas Sosial (modul sudah tersusun)

    Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

    Dinas Koperasi Dan UKM

    Dinas Perindustrian dan Perdagangan

    Dinas Satpol PP

    Dinas Perhubungan

    Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah

    Rekapitulasi produk AKD

     

    IMPLEMENTASI JEJARING KERJA

     

    Pengembangan Sistem Diklat, antara lain:

    Pengembangan Sistem Diklat dilaksanakan sebagai upaya untuk senantiasa mensinkronkan program diklat dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur.Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

    Pengembangan kurikulum Diklat Teknis Manajemen SLB

    Orientasi pengajar Diklat Teknis

    Uji Coba Diklat Teknis

    Pengembangan Kurikulum Diklat Teknis

    Pengembangan kompetensi widyaiswara

    Implementasi Kurikulum Diklat Teknis Pemberdayaan Desa dan Diklat Teknis Kepala Desa/Ketua BPD

    Pengembangan Sumber Pembelajaran

    Monitoring pendayagunaan alumni Diklat Teknis

    Evaluasi Pasca Diklat

    Evaluasi Dampak Diklat

    Bimbingan Lanjutan bagi alumni peserta diklat

     

    Pengembangan SIM Diklat,antara lain:

    Dalam mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan diklat, dukungan fasilitas berbasis Teknologi Informasi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Kegiatan Pengembangan SIM Diklat yang telah dilaksanakan adalah :

    Website Bandiklatda Provinsi Jawa Barat (bandiklatda.jabarprov.go.id)

    Hot spot seluruh area

    Fasilitas teleconference

    CCTV pada ruang kelas

    Area internet publik

     

    Perencanaan Diklat yang terintegrasi,antara lain:

    Perencanaan diklat yang terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten/kota merupakan langkah awal kegiatan yang terencana dan terarah. Untuk mewujudkannya, Bandiklatda Provinsi Jawa Barat senantiasa melaksanakan koordinasi perencanaan kediklatan aparatur dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota se-Jawa Barat.

     

    Sebagai lembaga diklat terakreditasi, Bandiklatda Provinsi Jawa Barat telah mempunyai jejaring kerja yang luas, baik dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, provinsi lain bahkan dengan instansi vertikal. Jejaring kerja tersebut antara lain dilaksanakan dengan :

    OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

    Kabupaten/Kota se-Jawa Barat

    Provinsi lain, diantaranya :Provinsi Kalimantan Timur (Kabupaten Penajam Paser Utara) 

    Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Ende)

    Provinsi Banten (Kabupaten/Kota Tangerang )

    Provinsi Bengkulu

    Provinsi Riau

    Provinsi Bangka Belitung

     

    Instansi vertikal, diantaranya :

    Kejaksaan Tinggi

    Mahkamah Agung

    BPOM

    LIPI

    BAPENAS

    POLDA JABAR

    Perguruan TInggi (ITB, UNPAD, STISI)

    RRI

    Read more
  • Program dan Kegiatan1

    Program dan Kegiatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat

     

     

    Read more
  • Sarana Infrastruktur
    Read more
  • Sekretariat Badan Diklat

    Sekretariat Badan Diklat

     

    Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Badan, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

    Penyelenggaraan pengkoordinasian perencanaan dan program Badan;

    Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;

    Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

    Sekretariat membawahkan :

    • Subbagian Keuangan dan Program
    • Subbagian Umum
    • Subbagian Kepegawaian
    Read more
  • Struktur Organisasi

    Struktur Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat.

    Read more
  • Struktur Organisasi
    Read more
  • Struktur Organisasi1

     

      Kabadan  
      Kepala Badiklatda Kabadan
         Sekretariat Badiklatda
         
    Bidang Pengembangan Diklat Bidang DiklatKepemimpinan    Bidang Diklat Teknis  
      dan Fungsional    

                            

                  

        

         

        

                          

                                                               

                

    Read more
  • Subbag Kepegawaian

    Subbagian Kepegawaian 

     

    Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai.

    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

    a.    Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian.

    b.    Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kepegawaian Dinas

    c.    Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan Dinas

    d.    Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepegawaian dan kerumahtanggaan

    e.    Monitoring, evaluasi dan pelaporan

     

    Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2),uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :

     

    a.   Menyusun rencana kerja dan program kerja kepegawaian sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.

    b.   Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf

    c.   Menyelenggarakan administrasi kepegawaian

    d.   Menyiapkan usualan dan administrasi pegawai yang akan mengikuti Diklat

    e.   Menyiapkan adminitrasi perjalanan dinas

    f.    Melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai

    g.   Menyiapkan usulan mutasi pegawai.

    h.   Melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai

    i.    Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

    j.    Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

    k.   Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya

     

     

    Read more
  • Subbag Keuangan dan Program

    Tugas pokok

    Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan program di lingkungan badan.

     

    Fungsi

    • Pelaksanaan penyusunan pogram subbagian keuangan dan program;
    • Pelaksanaan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan badan;
    • Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja badan; dan
    • Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang yang meliputi pengembangan diklat, diklat kepemimpinan dan fungsional serta diklat teknis.
    Read more
  • Subbag Umum

    Subbagian Umum

     

    Mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepustakaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, urusan perlengkapan dan rumah tangga.

    Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian Umum   mempunyai fungsi :

    a. Penyusunan rancangan program kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum

    b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang administrasi umum

    c. Pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan-bahan dan penyusunan konsep rancangan program kerja dan kegiatan Dinas

    d. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas

    e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

     

    Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :

    a.    Menyusun rencana program kerja dan kegiatan Sub Bagian Umum

    b.    Membagi tugas dan member petunjuk kepada staf

    c.    Menyelenggarakan urusan administrasi surat menyyurat meliputi :

    • Menerima dan membukukan serta mengklarifikasi surat-surat masuk.
    • Mendistribusikan surat-surat masuk serta didisposisi Kepala Badan atau Sekretaris
    • Memantau surat-surat masuk yang sifatnya perlu penanganan segera.
    • Pembukuan dan pengendalian serta mendistribusikan surat-surat keluar sesuai dengan tujuan

    d.    Mengelola arsip dinas meliputi:

    • Menyiapkan tempat 
    • Mengatur, menyimpan arsip yang masih aktif maupun arsip yang in aktif
    • Menyiapkan pelaksanaan pemusnahan arsip-arsip yang sudah melewati jangka waktu, melayani peminjaman bahan kearsipan

    e.    Melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor dan kendaraan dinas, meliputi :

    • Menyusun Rencana kebutuhan Barang Unit (RKBU)
    • Mengadakan penelitiasn keperluan gedung kantor
    • Mengadakan pendataan kendaraan dinas
    • Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran barang milik Negara dan barang milik Daerah
    • Melakukan pemeliharaan barang inventaris
    • Melakukan usulan penghapusan

    f.    Melaksanakan Urusan Perjalan Dinas yang meliputi :

    • Menyiapkan usul surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas.
    • Menghimpun pelaporan hasil perjalanan dinas
    • Mengadakan koordinasi dengan Sub Bagian Keuangan  

    g.    Urusan Rumah Tangga Dinas meliputi :

    • Menyiapkan keperluan rapat, upacara dan keprotokolan
    • Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan 

    h.    Menilai prestasi kerja staf berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai, sebagian bahan peningkatan karir

    i.     Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

    j.     Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

    k.    Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

    Read more
  • Tupoksi

    Kepala Badan

    Fungsi :

    a.     Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan diklat, diklat kepemimpinan dan fungsional serta diklat teknis.

    b.     Penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang diklat.

    c.      Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas bidang diklat

    d.     Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.

     

    Tugas Pokok :

    a.     Memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.

    b.     Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintahan Daerah.

    c.      Menyelenggarakan pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai diklat sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintahan Daerah.

    d.     Menyelenggarakan telahaan staf, sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

    e.     Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi/Lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas Badan.

    f.       Menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan.

    g.     Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten atau Kota.

     

    Sekretiat

    Fungsi : 

    a.    Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan program Badan.

    b.     Penyelenggaraan penyusunan program Sekretariat.

    c.      Penyelenggaraan pengelolaan keuangan Badan.

    d.     Penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian.

    e.     Penyelenggaraan pengelolaan urusan umum; dan

    f.       Penyelenggaraan pengkoordinasian bahan kerjasama kediklatan.

     

     

     

    Tugas Pokok :

    a.     Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja.

    b.     Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja.

    c.      Menyelenggarakan pengkoordinasian bahan kerjasama kediklatan.

    d.     Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan.

    e.     Menyelenggarakan penyusunam bahan pendokumentasian, peraturan perundang-undangan, protocol dan hubungan masyarakat.

    f.       Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.

    g.     Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

    h.     Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan

    i.       Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait.

     

    Subbagian Keuangan dan Program

    Fungsi :

    a.     Pelaksanaan penyusunan program Subbagian Keuangan dan Program.

    b.     Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Badan.

    c.      Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja Badan.

    d.     Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan Bidang yang meliputi pengembangan diklat, diklat kepemimpinan dan fungsional serta diklat teknis.

     

    Tugas Pokok : melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan program di lingkungan Badan.

     

    Bidang Pengembangan Diklat

               Bidang Pengembangan Diklat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan, kegiatan analis kebutuhan diklat, program, evaluasi serta sistem informasi manajemen kediklatan pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan memfasilitasi kegiatan analisis kebutuhan diklat Kabupaten/Kota.

               Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengembangan Diklat mempunyai fungsi:

    1.     Menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan pengembangan diklat;

    2.     Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan rancangan umum pengembangan program diklat;

    3.     Penyelenggaraan evaluasi diklat, meliputi evaluasi proes, pasca dan dampak diklat;

    4.     Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan rancangan umum kebutuhan diklat di Daerah;

    5.     Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan analisis kebutuhan diklat; dan

    6.     Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian sistem informasi manajemen kediklatan.

     

     

    Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional

               Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kegiatan diklat kepemimpinan/struktural dan diklat fungsional.

               Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Diklat Kepemimpinan dan Fungsional mempunyai fungsi:

    1.     Penyelenggaraan penyususnan dan pengkajian bahan kebijakan teknis diklat kepemimpinan/struktural dan operasional;

    2.     Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian program kerja, penyelenggaraan diklat kepemimpinan /struktural dan fungsional;

    3.     Penyelenggaraan diklat kepemimpinan/struktural dan fungsional; dan

    4.     Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama kegiatan diklat kepemimpinan/struktural serta fungsional kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, provinsi lain Lembaga?Instansi Vertikal.

     

    Bidang Diklat Teknis 

               Bidang Diklat Teknis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kegiatan diklat teknis umum dan teknis substantif.

               Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Diklat Teknis mempunyai fungsi:

    1.     Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis umu substantif;

    2.     Penyelenggaraan penyusunan dan pengkajian program kerja, penyelenggaraan diklat teknis umum dan substantif;

    3.     Penyelenggaraan diklat teknis umum dan substantif;

    4.     Penyelenggaraan koodinasi dan fasilitasi kegiatan diklat teknis umum dan substantif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, provinsu dan Lembaga/Instansi Vertikal; dan

    5.     Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama kegiatan diklat teknis umum dan substantif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, provinsi lain dan Lembaga/Instansi Vertikal.

     

    Subbagian Kepegawaian

    1)     Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan.

    2)     Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian mempunyai fungsi :

    a.     Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi dan rotasi pegawai.

    b.     Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan karir pegawai.

    c.      Pelaksanaan bahan penyelenggaraan kesejahteraan pegawai.

    d.     Pelaksanaan bahan penyelenggaraan pembina disiplin pegawai; dan

    e.     Pelaksanaan penatausahaan kepegawaian lainnya.

     

    Subbagian Umum

    1)     Subbagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kelembagaan, ketatalaksanaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

    2)     Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi :

    a.     Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

    b.     Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan kearsipan.

    c.      Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Badan; dan

    d.     Pelaksanaan tugas kehumasan Badan.

     

     

    Read more
  • Visi dan Misi

     

    Visi dan Misi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat

    Visi :

    "Menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Berstandar Internasional Menuju Aparatur Berkelas Dunia"

    Misi :

    • Meningkatkan Kualitas Manajemen Pendidikan dan Pelatihan Berstandar Internasional
    • Mengembangkan Kompetensi dan Kualifikasi Profesi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi
    • Mengembangkan Jejaring Kerja Tingkat Regional, Nasional, dan Internasional.
    Read more
  • Widyaiswara
    Read more

MyLiveChat

Berita Foto

OL From Cianjur

Penerimaan Obsevasi Lapangan (OL) Peserta Diklat ...

Pameran Inovasi ...

Pembukaan Diklat ...

Pembukaan dan pengarahan Diklat Prajab Golongan ...

Follow Badiklatda on Twitter