PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP PERNYATAAN OPINI
on 27-08-2012 | 14:56

Oleh : Isye Nuriyah Agindawati

ABSTRAK

Akuntabilitas, transparansi dan keandalan laporan  keuangan  merupakan kata kunci meraih Opini WTP. penerapan pengendalian intern pada  instansi pemerintah, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 penyelenggaraan SPIP dijadikan sebagai salah satu indikator pengarus-utamaan tata kelola pemerintahan yang baik, yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi dan menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, sistem pengendalian internal yang efektif  pada setiap instansi pemerintah dijadikan sebagai salah satu kegiatan prioritas bidang aparatur negara (dalam RPJMN 2010-2014) yang dilaksanakan oleh BPKP

 

 

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Terciptanya akuntabilitas kinerja keuangan adalah merupakan hal mutlak diwujudkan  oleh  seorang kepala daerah. Hal tersebut tersirat dalam Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri  laporan keuangan pemerintah  daerah. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang  memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu yang disusun berdasarkan kepada  standar akuntansi pemerintahan. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Tentu saja mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak semudah membalikan telapak tangan, diperlukan suatu upaya   intensif yang dilakukan secara berkesinambungan. Pada tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).  Perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya PP-SPIP maka setiap menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana disebutkan dalam  pasal 2 ayat (1), dan sekaligus bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Ketua BPK ketika itu, Anwar Nasution, menanggapi positif terbitnya PP-SPIP dengan mengatakan bahwa PP tersebut telah lama ditunggu-tunggu BPK. Salah satu alasan mengapa BPK berkali-kali memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) antara lain karena belum memadainya SPIP serta belum adanya SPIP yang melembaga.
Tulisan ini bertujuan untuk  mengetahui sejauhmana  pengaruh  keandalan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP)  telah dilaksanakan,   hubungan  antara SPIP dengan  pernyataan opini dari  aparat pengawasan external,    dan  faktor-faktor apa saja yang   mempengaruhi   peningkatan  dan atau penurunan kualitas  penyajian  laporan keuangan melalui pernyataan  opini  dari BPK.
Manfaat  penulisan  sebagai bahan masukan  dalam  pengembangan  ,peningkatan  kualitas  penyajian laporan keuangan  bagi pemerintahan daerah .

Pembahasan
Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 telah merupakan  standar atau acuan  dalam melaksanakan tata-kelola dan pertanggungjawaban keuangan, atas pelaksanaan APBN/APBD. Dalam pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004, menyatakan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern (SPI). Peran SPI adalah untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Maksud dan tujuan  pemerintah  menetapkan PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah  sebagai bahan pendukung  laporan keuangan  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Pasal 15 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan pemeriksa (BPK) menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP) setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan  Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan  bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini adalah pernyataan profesional terhadap simpulan  hasil pemeriksaan, mengenai  tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah .
Hasil audit BPK berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan pemberian opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut. Dengan simpulan  hasil pemeriksaan :a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ,b. Wajar Dengan  Pengecualian (WDP).c. Tidak Wajar (TW) dan d, dicleamer.
PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan Pemerintah.
Hubungan  antara SPIP dengan  pernyataan opini dari  aparat pengawasan external, BPK  sebagai satuan aparat fungsional extern  mempunyai kewenangan dalam  melakukan audit   pertanggungjawaban  atas keandalan  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  pemerintah daerah, berdasarkan kepada  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan  oleh  kepala Daerah. Dalam pasal 2 ayat (3) PP nomor 60 tahun 2008, tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Suatu SPIP dikatakan baik apabila  memenuhi lima unsur Sistem Pengendalian Intern (Sudjono dan Hoesada, 2009) yaitu meliputi:
1. Lingkungan   pengendalian   dalam  instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
2. Penilaian risiko atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
3.  Kegiatan pengendalian untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan    komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
5.  Pemantauan   pengendalian    intern    atas    mutu    kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Sistem  Pengendalian Intern (SPI)  dalam entitas pelaporan (Pemerintah Daerah ) merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan  entitas tersebut. Oleh karenanya, dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya, auditor meletakkan kepercayaan atas efektivitas pengendalian. Demikian pula  dengan auditor BPK  dalam  melaksanakan  penugasannya  harus ditunjang dengan  pemahaman mengenai  pengendalian intern suatu pemerintah daerah untuk perencanaan auditnya ( Mulyadi,2002).
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan review atas laporan keuangan pemda, SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.
Pemahaman auditor tentang pengendalian intern digunakan untuk:
1. Kemungkinan dapat atau tidaknya audit dilaksanakan.
2. Salah saji material yang potensial dapat terjadi.
3. Resiko deteksi.
4. Perancangan pengujian substantif.
Penilaian atas SPI berguna untuk mengidentifikasi prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai resiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan. Penilaian atas SPI dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang sebagai  satuan  pengawas  intern dan extern  auditor  (inspektorat atau BPKP)  dan  auditor (BPK).
Tata cara penilaian atas SPI dilakukan melalui  proses sebagai berikut :
a. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi: Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas; Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas; Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja; Sistem dan Prosedur Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.
b. Melakukan observasi dan/ atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Aktivitas ini untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan keberadaan sistem pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang bersangkutan.
c. Melakukan  analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan.
d.  Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah  pelaksanaan pengujian SPI.

Efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menjadi tanggung-jawab pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.  Meliputi  kegiatan sebagai berikut :
a. Pengawasan  intern atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,  tugas dan fungsi instansi  termasuk akuntabilitas keuangan negara. Yang  dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) melalui penugasan  auidt, review, evaluasi, pemantau, dan kegiatan pengawasan lainnya.
b. Pembinaan  penyelenggaraan SPI pemerintah. Berdasarkan ketentuan perundang -undangan, melalui penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi  dan peningkatan kompetensi auditor
Hubungan  antara SPIP dengan  pernyataan opini dari  aparat pengawasan external, BPK, efektifitas  Sistem Pengendalian Intern  Pemerintah Daerah  ditentukan oleh  komitmen  masing–masing  pimpinan  lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota dalam mematuhi peraturan  perundang –undangan  penyelenggaraan  manajemen keuangan daerah, simpulan hasil  pemeriksaan  yang dilakukan oleh BPK, dapat  berupa   pernyataan  opini meliputi   a. Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) , b. Wajar Dengan  Pengecualian (WDP). c. Tidak Wajar (TW) dan d, dicleamer.

KESIMPULAN
Keberadaan SPIP merupakan suatu langkah maju mengingat selama ini belum ada panduan minimal bagi instansi pemerintah pada saat akan merancang pengendalian intern. Sistem pengendalian intern (SPI) dalam PP-SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar yaitu:
1.    efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2.    keandalan pelaporan keuangan;
3.    pengamanan aset negara; dan
4.    ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sedangkan SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Unsur Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP-SPIP mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yaitu meliputi 5 unsur:
1.    lingkungan pengendalian (8 sub unsur);
2.    penilaian risiko (2 sub unsur);
3.    kegiatan pengendalian (11 sub unsur);
4.    informasi dan komunikasi (2 sub unsur); dan
5.    pemantauan pengendalian intern (3 sub unsur).
Untuk terwujudnya SPIP yang kuat dan efektif, maka kelima unsur SPIP tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Penerapan secara terintegrasi dimaksudkan agar seluruh unsur tersebut diterapkan, dimulai dari pengembangan unsur lingkungan pengendalian (8 sub unsur), sampai pada unsur pemantauan pengendalian intern (3 sub unsur).
PP-SPIP menegaskan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya (pasal 4), melakukan penilaian resiko (pasal 13), menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan (pasal 18), mengidenditifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat (pasal 41), dan melakukan pemantauan terhadap penerapan SPI (pasal 43). Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian merupakan unsur yang paling penting dalam penerapan SPIP dan menjadi dasar untuk terselenggaranya unsur-unsur SPI lainnya
Pernyataan  opini  dari BPK  tentunya tergantung bagaimana tingkat kepatuhan  dalam  pengelolaan  SPIP, Tanggung jawab terhadap keandalan laporan  keuangan  daerah adalah  Gubernur, Bupati dan Walikota yang diatur dalam, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah,dan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008  tentang SPIP, Undang-undang (UU) nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pasal 31 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedang Pasal 31 ayat (2) UU nomor 17 tahun 2003 menyatakan laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri  laporan keuangan pemerintah  daerah.
Keandalan Sistem  Pengendalian Intern (SPI)  dalam entitas pelaporan (Pemerintah Daerah)  memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu yang disusun berdasarkan kepada  standar akuntansi pemerintahan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, pengujian atas kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kondisi sistem pengendalian intern (SPI) pemda yang bersangkutan. Hasil semua pengujian dan pemeriksaan akan menjadi bahan pertimbangan BPK dalam memberikan opini audit.
DAFTAR PUSTAKA

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
  • Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010
  • BPKP, Road Map Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dilampiri  laporan keuangan pemerintah  daerah.
Keandalan Sistem  Pengendalian Intern (SPI)  dalam entitas pelaporan (Pemerintah Daerah )  memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu yang disusun berdasarkan kepada  standar akuntansi pemerintahan. Yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan , estimasi signifikan yang dibuat oleh pemerintah daerah, pengujian atas kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta kondisi sistem pengendalian intern (SPI) pemda yang bersangkutan. Hasil semua pengujian dan pemeriksaan akan menjadi bahan pertimbangan BPK dalam memberikan opini audit.

DAFTAR PUSTAKA

  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014
  • Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010
  • BPKP, Road Map Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.
User comments Read more...
Pengembangan Diklat
Jurnal Ilmiah
Last Updated on Wednesday, 08 May 2013 14:53